Hotel Halogen Merauke, 19 – 20 Agustus 2025

Provinsi Papua Selatan Akselerasi Strategi Pembangunan: Fokus pada Pengetasan Kemiskinan, Kemandirian Energi, dan Kelestarian Lingkungan

MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS) tengah mengintensifkan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, mulai dari penanganan kemiskinan hingga transisi energi hijau. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan di PPS tercatat sebesar 19,71% atau mencakup 105.530 jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 17,44%. Menariknya, terdapat pergeseran peta kemiskinan di mana Kabupaten Mappi kini menempati urutan pertama daerah termiskin, menggeser Kabupaten Asmat yang telah mendominasi selama satu dekade terakhir. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada tahun 2026 dengan mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) guna memastikan bantuan seperti dana Otsus tepat sasaran bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Sejalan dengan upaya kesejahteraan sosial, PPS juga tengah mematangkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2025–2034 yang kini berada pada tahap Konsultasi Publik dan FGD II. Tenaga ahli penyusunan RUED mengungkapkan bahwa PPS didorong untuk beralih dari ketergantungan minyak bumi ke penggunaan gas serta energi terbarukan seperti Biogas dan Biomassa, khususnya untuk membantu wilayah dengan kebutuhan energi tinggi seperti Asmat dan Mappi. Selain itu, kerja sama internasional mulai diperkuat melalui komitmen Prancis yang memberikan bantuan 6 titik sumber energi Hydrogen/Advanced Energy (HDA) di Papua sebagai bagian dari 23 MoU dengan pemerintah Indonesia.

Di sektor lingkungan, Provinsi Papua Selatan dipastikan menerima alokasi dana sebesar 1.721.564 USD dari Bank Dunia melalui program RBP REDD+ GCF. Dana tersebut diproyeksikan untuk penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), rehabilitasi lahan, serta pengembangan Program Kampung Iklim. Bersamaan dengan itu, Dinas Perikanan mulai menginisiasi pengolahan karbon biru melalui perlindungan hutan mangrove sebagai strategi nasional mencapai target emisi. Seluruh program ini tengah disinkronkan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Papua Selatan.

#BapperidaPPS_Fis_04